BerandaKontak

revitalisasi berdampak bagi pembelajaran dan ekonomi, mendikdasmen minta sekolah taat aturan

Revitalisasi Berdampak bagi Pembelajaran dan Ekonomi, Mendikdasmen Minta Sekolah Taat Aturan
Ilustrasi / Foto: Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen RI

Lampung, 12 November 2026 - Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tidak hanya menghadirkan sarana dan prasarana sekolah yang lebih baik, tetapi juga memberikan dampak positif bagi proses pembelajaran dan perekonomian masyarakat. Melalui mekanisme swakelola, program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, meningkatkan semangat belajar peserta didik, membuka lapangan pekerjaan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat memberikan arahan dan penguatan kepada peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2026 di Lampung (11/11).

Mendikdasmen menjelaskan bahwa revitalisasi merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran. Menurutnya, lingkungan sekolah yang bersih serta didukung sarana dan prasarana yang baik dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman bagi peserta didik.

“Revitalisasi bukan tujuan, tetapi bagian dari proses. Sehingga dalam konteks pembelajaran, revitalisasi diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar. Secara teoritis, pembelajaran itu akan semakin nyaman apabila lingkungannya bersih, sarana dan prasarananya baik, dan anak-anak juga akan dapat lebih semangat lagi di dalam belajar,” ungkapnya.

Menurut Abdul Mu’ti, pelaksanaan revitalisasi melalui mekanisme swakelola memberikan sejumlah dampak positif, mulai dari efisiensi anggaran hingga peningkatan kualitas pembangunan. Pada 2025, realisasi revitalisasi mencapai 16.167 satuan pendidikan melampau dari target sebelumnya. Pada tahun 2026, sekitar 80.000 satuan Pendidikan direncanakan akan direvitalisasi. 

Selain itu, mekanisme ini juga memungkinkan pekerjaan diselesaikan lebih cepat, membuka lapangan kerja dengan estimasi lebih dari satu juta pekerja, serta menggerakkan ekonomi lokal melalui pembelian material dari toko-toko sekitar sekolah. Dari sisi kualitas, pembangunan secara swakelola dinilai menghasilkan pekerjaan yang lebih baik karena kepala sekolah dapat menyesuaikan pelaksanaannya dengan kebutuhan dan perencanaan satuan pendidikan, layaknya membangun rumah sendiri.

Mendikdasmen berpesan agar para penerima bantuan revitalisasi tahun 2026 menjalankan pembangunan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh kepala sekolah dan pihak yang terlibat untuk konsisten melaksanakan pekerjaan sesuai PKS dan dokumen perencanaan yang telah disepakati. 

“Laksanakan revitalisasi sebagaimana PKS yang sudah Bapak/Ibu semua tandatangani. Laksanakan semua sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, karena itu saya mengajak Bapak/Ibu sekalian untuk konsisten melaksanakan itu,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menegaskan agar satuan pendidikan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan pemerintah pusat untuk meminta imbalan atau menitipkan kepentingan tertentu dalam pelaksanaan pembangunan. Ia meminta kepala sekolah tidak takut terhadap ancaman atau tekanan selama pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan. Namun, apabila ditemukan penyimpangan, pemerintah akan menindaklanjutinya melalui aparat penegak hukum.

Dana revitalisasi ucapnya, merupakan uang rakyat yang harus digunakan sesuai peruntukannya dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, kepala sekolah diminta menjaga amanah dalam mengelola bantuan dan tidak menyalahgunakan anggaran. “Jadi jangan dana ini buat bancakan, Ini duit rakyat!,” ungkapnya.

Direktur Sekolah Menengah Pertama, Maulani Mega Hapsari, menyampaikan bahwa Bimtek Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan PKS Program Revitalisasi SMP Tahun 2026 tahap kelima dilaksanakan selama empat hari, mulai Senin hingga Kamis. Kegiatan berlangsung secara luring dan daring melalui delapan wilayah koordinasi, yaitu Padang, Makassar, Kupang, Mataram, Pontianak, Surabaya 3, Surabaya 4, dan Pekanbaru.

Kegiatan ini diikuti 813 satuan pendidikan dengan total 2.049 peserta yang terdiri atas kepala sekolah, perencana, dan pengawas. Sebanyak 130 satuan pendidikan dari Lampung dan Sumatera Selatan mengikuti kegiatan secara luring dengan 390 peserta, sementara 683 satuan pendidikan lainnya mengikuti secara daring.

Mega Hapsari menjelaskan bahwa dana revitalisasi yang disalurkan kepada satuan pendidikan diberikan secara utuh tanpa pemotongan apa pun. Ia meminta agar satuan pendidikan segera melaporkan apabila menemukan pihak yang mengatasnamakan pemerintah pusat dan meminta sejumlah dana dari bantuan tersebut.

“Dana yang kami sampaikan nantinya kepada Bapak/Ibu di satuan pendidikan itu utuh 100 persen, tidak ada pemotongan apa pun, apalagi ada mengatasnamakan pihak dari pusat. Mohon nanti kami diinformasikan apabila ada yang seperti itu,” ujar Mega. *(Penulis: Destya / Editor: Denty, Seno, Tim Dit. SMP/ Fotografer: Morecka).

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat 
Sekretariat Jenderal 
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 
 
Laman: kemendikdasmen.go.id
X: x.com/Kemdikdasmen
Instagram: instagram.com/kemendikdasmen
Facebook: facebook.com/kemendikdasmen
YouTube: KEMDIKDASMEN
Pertanyaan dan Pengaduan: ult.kemendikdasmen.go.id
Siaran Pers Kemendikdasmen: kemendikdasmen.go.id/pencarian/siaran-pers
 
#PendidikanBermutuuntukSemua
#KemendikdasmenRamah

Informasi Sumber Resmi:
Artikel ini disinkronkan langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen RI) .